Menteri ESDM Purnomo : Jika tak ditekan volume BBM bersubsidi bisa capai 41 juta KL

Perlu langkah penghematan BBM secara nyata, sebab tanda-tanda meningkatnya pertumbuhan pemakaian BBM mulai tampak selama kuartal pertama tahun 2008. Implikasinya bisa membuat angka subsidi BBM bertambah besar yang bisa menambah beban keuangan negara.

Jika tidak ada langkah penghematan, volume BBM bersubsidi diprediksi bisa mencapai 41 juta Kilo Liter (KL), ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kamis (24/4) di Jakarta. Penjelasan itu disampaikan saat memberikan sambutan acara penandatangan Perjanian Kerja Bersama (PKB) antara BPH Migas dengan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan realisasi pemakaian BBM bersubsidi selama bulan Januari hingga Maret 2008 mencapai sekitar 27 % dari alokasi volume BBM bersubsidi dalam APBNP 2008 sebesar 37,4 juta KL. Sehingga kalau dirata-rata akan terjadi potensi kenaikan sekitar 15 % jika tidak ada upaya penghematan dan pengawasan.

Padahal, menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dengan alokasi volume BBM bersubsidi sebesar 37,4 juta KL serta asumsi harga minyak sebesar USD 95 per barel, kebutuhan subsidi BBM mencapai Rp 106 triliun. Kenaikan harga minyak yang menyentuh USD 115 per barel maka subsidi bisa membengkak menjadi lebih Rp 125 triliun, ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Menurut kepala BPH Migas Tubagus Haryono, penyumbang terbesar peningkatan konsumsi BBM berasal dari sektor transportasi. Seperti kita ketahui selama kuartal pertama 2008 penjualan kendaraan meningkat tajam. Ini berimplikasi pada peningkatan konsumsi BBM, ujar kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

Untuk itulah upaya penghematan akan terus dilakukan. Selain memperluas penerapan kartu kendali untuk penghematan minyak tanah, prpgram penerapan smart card untuk penghematan premium segara dilakukan. Departemen Keuangan telah menganggarkan dana Rp 300 miliar untuk program smart card, papar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

Saat ini, menurut kepala BPH Migas Tubagus Haryono, pihaknya tengah menyiapkan perangkat hukum dan pendukung lainnya. Pelaksanaan program smart card ini akan dilakukan dengan pola out sourching, ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono. Diperkirakan untuk seluruh SPBU yang ada di Indonesia akan dibutuhkan tenaga pengawas mencapai 10 ribu orang pada pelaksanaan program ini.